Uraian
Bila memang demikian maka yang akan menikmati keuntungan dari kemajuan ini adalah kembali negara-negara maju, bukan karena keunggulan mereka di bidang ilmu gulma dan teknologi informasi, tetapi karena pemerintah mereka yang lebih mementingkan akuntabilitas dan pelayanan publik daripada pemerintah di negara-negara sedang berkembang. Untuk mengantisipasi permasalahan gulma yang akan menjadi semakin kompleks ke depan tersebut maka ilmu gulma di Indonesia perlu berkembang tidak lagi sebagai ilmu monodisiplin melainkan ilmu lintas disiplin. Selain itu, para pakar ilmu gulma perlu membangun lobi kepada pemerintah adar pemerintah dapat mewujudkan akuntabilitas dan pelayanan publik melalui pengembangan strategi pengelolaan gulma untuk mengantisipasi permasalahan gulma yang ke depan akan menjadi semakin kompleks.
Sebagai ilustrasi bagaimana seharusnya pemerintahan yang demokratis, terdesentralisasi, dan otonom pada tingkat daerah mewujudkan demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah melalui akuntabilitas dan pelayanan publik di sini diuraikan strategi Australia menghadapi permasalahan gulma yang diprediksi akan meningkat di masa depan. Permasalahan gulma yang dipreduiksi akan menjadi semakin kompleks ke depan diantipasi melalui kebijakan dan program se-Australia (Australia-wide), kebijakan nasional, program nasional, serta kebijakan dan program negara bagian dan teritori dan pemerintahan lokal. Sebagai dasar kebijakan dan program se-Australia, telah dicanangkan the Australian Weeds Strategy (Strategi Gulma Australia) untuk memberikan arahan mengenai tujuan dan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga ekonomi, lingkungan hidup, dan aset sosial Australia tahan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh gulma. Strategi Gulma Australia mempunyai tiga tujuan utama untuk:
- Mencegah timbulnya permasalahan gulma baru
- Mengurangi dampak permasalahan gulma prioritas yang ada
- Meningkatkan kemampuan dan komitmen Australia dalam menangani permasalahan gulma
- Mengelola gulma merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk keuntungan ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, dan keindahan alam
- Mengatasi permasalahan gulma merupakan tanggung jawab bersama semua pihak untuk dapat memahami peran masing-masing
- Mengembangkan, memantau, dan me-review strategi pengelolaan gulma secara efektif didasarkan atas ilmu pengetahuan
- Memprioritaskan dan melakukan investasi pengelolaan gulma harus didasarkan atas pendekatan pengelolaan risiko
- Mencegah dan menintervensi dini merupakan teknik yang paling efektif untuk mengelola gulma
- Mengelola gulma memerlukan koordinasi antar semua tingkatan pemerintahan dengan bermitra dengan kalangan industri, pengelola lahan dan perairan, dan masyarakat
- Meningkatkan kemampuan kalangan pemerintahan, industri, pengelola lahan dan pengairan, dan masyarakat merupakan dasar bagi pengelolaan gulma secara efektif
Pemerintah federal Australia berkomitmen untuk mengembangkan dan berparttisipasi dalam kebijakan yang mendukung Strategi Gulma Australia sesuai dengan peran sebagai penyedia kepemimpinan dan arah kebijakan melalui departemen pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab pokok pengelolaan gulma, yaitu the Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (Departmen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) dan the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (Departemen Keberlanjutan, Lingkungan Hidup, Air, Kependudukan, dan Kemasyarakatan). Pemerintah federal Australia juga berkomitmen untuk memajukan pengelolaan gulma melalui kerjasama kemitraan dengan pemerintah negara bagian dan teritori untuk mengembangkan Comprehensif Australian Biosecurity System for Primary Production and the Environment (AusBIOSEC, Sistem Ketahanan Hayati Australia Menyeluruh untuk Produksi Primer dan Lingkungan Hidup).
Ketahanan hayati merupakan perlindungan ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan manusia dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hama, penyakit, dan gulma. AusBIOSEC merupakan kerangka kerja dengan prinsip dan panduan bersama untuk memungkinkan pengelolaan ketahanan hayati dapat dilaksanakan secara konsisten di seluruh Australia dengan cara memadukan seluruh kegiatan ketahanan hayati yang dilaksanakan oleh pemerintah federal, pemeintah negara bagian dan teritori, industri, pemilik lahan dan pemangku kepentingan kunci lainnya pada sektor produksi primer dan lingkungan hidup. Untuk maksud tersebut, pemerintah federal Australia mengembangkan kebijakan untuk meratifikasi konvensi nasional yang terkait dengan ketahanan hayati seperti:
- Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati),
- Ramsar Convention on Wetlands (Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah), dan
- The World Heritage Convention (Konvensi Warisan Dunia),
- serta memadukan Strategi Gulma Australia dengan strategi-strategi nasional lainnya seperti:
- National Strategy for the Conservation of Australia's Biological Diversity (Strategi Nasional Konservasi Keanekaragaman Hayati Australia)
- National Biodiversity and Climate Change Action Plan (Rencana Tindak Nasional Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim),
- National Marine Incursion Response Plan (Rencana Tanggap Nasional Kemasukan OPT melalu Laut)
- National Strategy for Ecologically Sustainable Development (Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan secara Ekologis)
- National Cooperative Approach to Integrated Coastal Zone Management (Pendekatan Koperatif Nasional Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu)
- PLANTPLAN – Australian Emergency Plant Pest Response Plan (Rencana Tanggap Hama Darurat Tumbuhan Australia)
- The National Post-Border Weed Risk Management Protocol (Protokol Nasional Pengelolaan Risiko Gulma Pasca-Batas)
Untuk melaksanakan kebijakan nasional pengelolaan gulma penting nasional, pemerintah Australia mengembangkan program, di antaranya:
- Program Impor Tumbuhan, pemerintah federal bertanggung jawab untuk mencegah masuknya jenis-jenis gulma yang terbawa melalui impor barang ke Australia
- Peduli pada Negeri (Care for our Country), prakarsa pemerintah federal Australia untuk menjaga lingkungan hidup Australia yang tetap sehat, terlindungi dengan baik, dikelola dengan baik, berdaya lenting, dan mampu menyediakan jasa lingkungan dasar guna menghadapi perubahan iklim
- Pengelolaan Gulma di Kawasan Pengelolaan Sumberdaya Alam, untuk memfasilitasi pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengidentifikasi 56 kawasan Natural Resource Management (NRM, Pengelolaan Sumberdaya Alam) untuk dikembangkan bersama masyarakat setempat dengan dukungan universitas.
- Program Eradikasi Biaya Bersama Nasional, menyediakan dukungan dana untuk memetakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan eradiskasi 6 spesies gulma.
- Program Fasilitas Penelitian Lingkungan Persemakmuran (Commonwealth Environment Research Facilities, CERF), program untuk meningkatkan kemampuan Australia untuk memahami dan menanggapi permasalahan lingkungan hidup prioritas melalui proses dana hibah penelitian bersaing, di antaranya termasuk penelitian mengenai isu ketahanan hayati yang mencakup deteksi, pemantauan, dan pengelolaan gulma
- Pejuang Gulma, program untuk melibatkan siswa kelas 3-6 sekolah dasar dan kelas 7-9 sekolah menengah terlibat dalam pengelolaan permasalahan gulma lokal bersama dengan pengelola lahan dan kelompok masyarakat dengan sukungan dana pemerintah federal dan pemerintah negara bagian/teritori.
- Pengelolaan Lahan Persemakmuran, melalui pengelolaan lahan untuk pangkalan pertahanan dan lahan taman nasional dan pengelolaan gulma di dalamnya. Pengelolaan gulma di kawasan pangkalan pertahanan dilakukan berdasarkan Kebijakan Lingkungan Hidup Pertahanan dan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Pertahanan. Pengelolaan gulma di kawasan taman nasional deilakukan berdasarkan rencana pengelolaan tiap taman nasional yang tiga di antaranya dikelola bersama dengan Suku Asli Australia sebagai pemilik (Kakadu, Uluru, dan Booderee)
- Program Pedulilahan Nasional (National Landcare Program, NLP), program di bawah Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan untuk mendukung penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan mendorong pemilik lahan untuk mendukung kegiatan kelompok-kelompok masyarakat setempat, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan gulma.
Rangkuman
Perkembangan ilmu gulma ke depan tidak akan mampu mengantisipasi permasalahan gulma yang akan menjadi semakin kompleks tersebut tanpa dukungan politik, kebijakan, dan program pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara maju, sebagaimana dicontohkan dengan Strategi Gulma Australia yang dicanangkan oleh pemerintah federal Australia.
Glosarium
- demokratisasi: tindakan untuk menjadikan demokratis, perubahan ke arah keadaan politik yang lebih demokratis, proses untuk mentransformasi sebuah institusi untuk memenuhi norma-norma demokrasi
- desentralisasi: proses untuk menyebar tatakelola pengambilan keputusan menjadi lebih dekat kepada masyarakat atau publik, pemindahan sebagian kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah, proses sosial yang melibatkan perlindahan penduduk dan industri ke luar dari pusat perkotaan ke daerah di sekitarnya
- globalisasi: suatu proses yang terus berlangsung untuk mengintegrasikan perekonomian, masyarakat, dan kebudayaan regional melalui jejaring global komunikasi, transportasi, dan perdagangan
- gulma penting nasional: gulma yang ditetapkan melalui perundang-undangan oleh pemerintah federal Australia untuk mendapatkan prioritas penanganan
- hama darurat: binatang hama, patogen, dan gulma yang melalui kebijakan yang berlaku di Australia ditetapkan dapat menimbulkan keadaan darurat
- kawasan pengelolaan sumberdaya alam: kawasan yang ditetapkan untuk dikembangkan bersama masyarakat setempat dengan dukungan universitas.
- keanegakaranam hayati: variabilitas antar mahluk hidup dalam hal komposisi genetik, spesies, komunitas, ekosistem, dan untuk manusia termasuk kebudayaannya.
- ketahanan hayati: perlindungan ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan manusia dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hama, penyakit, dan gulma
- ketahanan pangan: (a) ketersediaan pangan bergizi dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai bagi penduduk, (b) kemampuan masyarakat lokal untuk memproduksi dan memenuhi sendiri kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan (kedaulatan pangan)
- liberalisasi perdagangan: penghapusan atau pengurangan berbagai hambatan terhadap aliran barang dan jasa dari satu negara ke negara lain melalui antara lain penghapusan tarif (bea masuk, subsidi ekspor) dan hambatan non-tarif (lisensi, kuota, dan standar arbitrer).
- otonomi daerah: pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur sebagian urusannya sendiri. Di Indonesia, otonomi daerah dimaksudkan sebagai pengalihan kewenangan dan fungsi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah
- perubahan iklim: perubahan mendasar keadaan iklim yang mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian, leingkungan hidup, dan keadaan sosial masyarakat, di dalamnya termasuk pemanasan global
Sofskill dan Tugas
Setiap mahasiswa wajib menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan terhadap setiap matri kuliah di dalam kotak komentar yang disediakan di bawah materi. Mahasiswa wajib mengomentari dan.atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya, minimal terhadap komentar dan/atau pertanyaan satu mahasiswa dalam satu materi.
Batas akhir menyampaikan komentar terhadap materi ini adalah Selasa, 3 Desember 2019. Batas akhir ini tidak akan diperpanjang. Komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan melampaui tanggal tersebut akan diabaikan. Sampaikan komentar dan/ayau pertanyaan secara singkat dan jelas tanpa perlu didahului dengan sapaan.
Mengapa permasalahan dipengaruhi oleh faktor politik dan faktor budaya? Terimakasi.
BalasHapusMenurut saya
HapusDikarenakan faktor politik dan budaya merupakan 2 faktor penting yang mempengaruhi proses pemerintahan yang berlangsung
Jika faktor politik dan budaya memiliki pengaruh negatif yang lebih kuat maka akan berdampak pada akuntabilitas dan pelayanan publik yang merupakan dampak yang ditimbulkan dari pemerintahan yang tidak demokratis dan terdesentralisasi
Dan sebaliknya jika faktor politik dan budaya memberikan sisi atau pengaruh positif yang lebih kuat maka akan berdampak baik pada pemerintahan yang demokratis, terdesentralisasi, dan otonom pada tingkat daerah mewujudkan demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah melalui akuntabilitas dan pelayanan publik sehingga pengembangan strategi pengelolaan gulma untuk mengantisipasi permasalahan gulma yang ke depan akan menjadi semakin kompleks.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusTerima Kasih Pak atas materinya
BalasHapusDisini saya ingin bertanya
Kebijakan apa yang harus dilakukan dan diambil oleh pemerintah indonesia dalam pengendalian gulma untuk mempertahankan dan menjaga ketahanan hayati?
Permasalahan perlindungan tanaman terjadi karena interaksi antar tiga komponen dasar, yaitu tanaman, OPT, dan lingkungan. Faktor keempat adalah manusia yang berada di atas ketiga faktor dasar tersebut.Yang ingin saya tanyakan jika dari keempat komponen di atas salah satunya tidak ikut berinteraksi,apakah masih menimbulkan masalah yang serius?Terima kasih
BalasHapusTerimakasih atas materi yang telah di berikan.
BalasHapusDari materi tersebut, bahwa strategi gulma Australia mempunyai tiga tujuan utama salah satunya untuk mengurangi dampak permasalahan gulma prioritas yang ada.
Yang mau saya tanyankan,kira-kira bagaimana cara yang digunakan oleh negara Australia untuk mengurangi dampak tersebut? Dan apakah cara tersebut digunakan juga oleh negara Indonesia?
Mohon penjelasannya
Selamat Pagi pak
BalasHapusSaya ingin bertanya
Bagaimana peran Pemerintah untuk mengatasi permasalahan gulma Di Masa mendatang atau masa depan
Mengapa pemerintahan federal Australia harus begitu mewaspadai ancaman masuknya jenis-jenis gulma dari luar?
BalasHapusSlamt pagi pak
BalasHapusTerima kasih saya mau bertanya: Bagaimana cara yang tepat untuk menangani permasalahan Gulam yang dipengaruhi oleh faktor fisik,kimiawi,hayati,ekonomi,politik,dan budaya
Selamat malam pak
BalasHapusSya ingin bertanya apakah perbedaan strategi penarapan gulma di australia dan di indonesia?
Tolong jelaskan bagaimana dampak jika strategi gulma di australia di terapkan di indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan pertanian indonesia di masa depan?
Terimakasi pa☺
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusTerima kasih pak atas materinya ...
BalasHapusSaya mau bertanya
Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan gulma di masa depan
Bagai mana otonomi daera melalui akuntabilitas dan pelayanan publik disini di uraikan strategi australia menghadapi permasalahan gulma yg di prediksi akan meningkat di masa depan dan bagi mana cara pengendalian nya?
BalasHapusTerimakasih untuk materinya pak.
BalasHapusSaya maua bertanya:
Contoh dukungan politik yg bagaimana yang di butuhkan untuk mengatasi peemasalahan gulma?
Terimakasih
Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mementingkan dan memperbaiki akuntabilitas dan pelayanan publik sehingga dapat mengantisipasi masalah gulma yang akan manjadi semakin kompleks??
BalasHapusTrimaksih pak.. Mohon penjelasannya
Terima kasih pak atas materinya
BalasHapusProgram apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian gulma yang lebih efektif?
Terima kasih pak.
Terima kasih materinya pak.
BalasHapusSaya mau bertanya
Apakah tujuan strategi gulma dinegara maju atau australia sudah terbentuk atau nampak dinegara berkembang seperti diindonesia?
Terima kasih
apa saja kekurangan dari strategi dan prinsip dalam mengendalikan gulma yang diterapkan di Indonesia .
BalasHapusTerimakasih Pak.
Baik
BalasHapusDisini saya ingin bertanya,apa saja contoh strategi penerapan pengendalian gulma yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia dan program apa saja yang telah diikuti pemerintahan Indonesia dari pemerintahan Australia dalam menghadapi permasalahan gulma di masa depan?
Mohon penjelasannya
Terima kasih Pak
Terima kasih untuk materinya Pak.
BalasHapusSaya ingin bertanya, apa yang menyebabkan Indonesia belum dikakatakan berhasil dalam penanngulangan gulma,padahal tidak berbeda dengan negara lain Indonesia juga mempunyai progam dalam penanggulanagan gulma?
Salah satu prinsip Pengendalian Gulma Australia adalah "Mengatasi permasalahan gulma merupakan tanggung jawab bersama semua pihak untuk dapat memahami peran masing-masing".
BalasHapusBerdasarkan prinsip tersebut, pihak apa saja yang terlibat dalam pengendalian gulma baik secara langsung maupun tidak langsung?
Terima kasih, Pak.
Terima kasih materinya pak.
BalasHapusSaya mau bertanya
mengapa pemerintah Indonesia tidak lebih mementingkan akun tabilitas dan pelayanan publik seperti negara-negara maju.
Trimakasih pak.
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam
BalasHapusUsaha budidaya dilahan pertanian, parah petani banyak mengeluh dgn keberadaan tanaman pengganggu(gulma), cenderung dapat mengganggu pertumbuhan tanaman utama yang d budidayakan. Apakah ada solusi atau teknik yang tepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan gulama?
Gabung bersama kami ebobet.
BalasHapuskami tidak takut anda menang, yang kami takut anda tidak mau bergabung bersama kami...
Berikut promo" kami :
Bonus Member Slots 100%
Bonus Sportsbook 100%
Bonus member baru 20%
Bonus Harian 3%
Cashback 10%
Rollingan Live Casino 1%
Selamat pagi pak , terima kasih atas materi yg di berikan dan disini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara pemerintah di indonesia Mencegah dan menintervensi dini untuk mengelola gulma yg paling efektif
BalasHapusSelamat pagi, terima kasih atas materi yang di berikab, disini saya mau bertanya,mengapa Perkembangan ilmu gulma ke depan tidak akan mampu mengantisipasi permasalahan gulma yang akan menjadi semakin kompleks?
BalasHapusTerima Kasih🙏🙏
Dari materi yang telah dipaparkan diatas mengatakan bahwa mengantisipasi permasalahan gulma yang akan menjadi semakin kompleks ke depan tersebut maka ilmu gulma di Indonesia perlu berkembang tidak lagi sebagai ilmu monodisiplin melainkan ilmu lintas disiplin.yang ingin saya tanyakan apa perbedaan dari ilmu monodisiplin dan ilmu lintas disiplin
BalasHapusTerima kasih
Baik terima kasih atas materinya.
BalasHapusSaya ingin bertanya apakah perkembangan ilmu gulma dari monodisiplin ke ilmu gulma lintas disiplin mampu mengatasi permasalah gulma di masa akan mendatang?
Terima kasih.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusdari kemajuan ini adalah kembali negara-negara maju, bukan karena keunggulan mereka di bidang ilmu gulma dan teknologi informasi, tetapi karena pemerintah mereka yang lebih mementingkan akuntabilitas dan pelayanan publik daripada pemerintah di negara-negara sedang berkembang.
BalasHapus.mohon menjelaskan Apa yang harus kami lakukan sebagai mahasisawa pertanian untuk mengurangi tantnagan kebijakan perlindungan tanaman di masa depan tanpa harus bergantung pada pemerintah yang samapai sekarang masih belum sadar tentang kebijakan perlindungan tanaman khususnya pengendalian gulma ?????
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusTerimakasih pa atas materi yang bapak berikan 🙏
BalasHapusSaya ingin bertanya mengenai materi yang bapa berikan:Mengapa di bagian politik dan budaya belum adanya tindak lanjud tentang permslahan gulma?
Terimakasih atas Materi yang bapak berikan saya ingin bertanya mengenai Gulma: Dari berberapa contoh gulma Australia pak ada berberapa gulma dapat digunakan sebagai obat"an tradisional meskipun belum teruji secara klinis tetapi sudah di percayai turun temurun jika nnti pemusnahan terhadap gulma dilakukan apakah perlu mempertimbangkan hal seprti gulma dapat digunakan sebagai obat-obatan tradisional?
BalasHapusTerima kasih atas materi yang bapak berikan
BalasHapusSaya ingin bertanya,mengapa tumbuhan Flamboyan tidak dikategorikan sebagai Gulma di Indonesia.