4.2. PHT sebagai Dasar Kebijakan Perlindungan Tanaman terhadap Gulma

UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 16 Tahun 1992 mendefinisikan OPT sebagai organisme yang merusak, mengganggu kehidupan, dan/atau mematikan tanaman. Gulma merupakan organisme golongan tumbuhan yang mengganggu tanaman dengan cara bersaing dalam memperoleh ruang tumbuh, air, unsur hara, dan sinar matahari. Dengan demikian, gulma merupakan OPT golongan tersendiri, sebagaimana halnya binatang hama dan patogen. Kedua UU tersebut di atas memang tidak menyebutkan demikian secara tersurat, tetapi tersirat dari definisi OPT. Karena PHT merupakan sistem perlindungan tanaman maka PHT juga merupakan dasar kebijakan perlindungan tanaman terhadap gulma. Bila demikian, mengapa kemudian ada yang menggunakan istilah pengendalian gulma terpadu?


Uraian
Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1992 dan Pasal 3 PP No. 6 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu”. Hal ini berarti bahwa ketiga kegiatan/tindakan perlindungan tanaman (pencegahan masuk dan/atau keluarnya organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan eradikasi organisme pengganggu tumbuhan) dilaksanakan dengan menggunakan PHT sebagai dasar kebijakan, meskipun dalam UU No. UU No. 16 Tahun 1992 yang terdiri atas 11 bab yang mencakup 34 pasal maupun dalam PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan yang terdiri atas 13 bab yang mencakup 95 pasal tidak disinggung mengenai pengendalian hama terpadu. Dengan ditetapkannya pengendalian hama terpadu sebagai sistem perlindungan tanaman di Indonesia maka seluruh kegiatan/tindakan perlindungan tanaman perlu didasarkan atas pengendalian hama terpadu, termasuk di dalamnya perlindungan tanaman terhadap gulma.

Sebenarnya apakah pengendalian hama terpadu tersebut? Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman tersebut di atas tidak satupun menyebutkan apa sebenarnya pengendalian hama terpadu. Bahkan Pasal 1 yang biasanya berisi istilah dan definisi istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, tidak memuat istilah maupun definisi pengendalian hama terpadu dan juga istilah dan definisi hama. Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 16 Tahun 1992, PP No. 6 Tahun 1995, dan PP No. 14 Tahun 2002 justeru memuat definis organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagai semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. Istilah pengendalian hama terpadu dapat dipahami hanya dari penjelasan Pasal 20 Ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut:

Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup...(cetak tebal ditambahkan) 

Dari kutipan mengenai penjelasan Pasal 20 Ayat 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian. Bila demikian maka penjelasan Pasal 20 Ayat 1 ini justeru menjadi bertentangan dengan isi Pasal 21 Ayat 1 sendiri bahwa “Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu” dan isi Pasal 21 bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan masuknya dan/atau keluarnya OPT, pengendalian OPT, dan eradikasi OPT.
2. Pengendalian dilakukan terhadap populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan. Dengan demikian hama sebagai sasaran pengendalian dalam istilah pengendalian hama terpadu adalah populasi atau tingkat serangan OPT.
3. Upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tidak konsisten dengan penjabaran kembali dalam Pasal 10 PP No. 6 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pengendalian dilakukan dengan menggunakan cara, bukan teknik.

Lalu bagaimana pengertian pengendalian hama terpadu sebagai konsep ilmiah? Menurut Untung (2007), pengendalian hama terpadu yang diterapkan di Indonesia sebenarnya adalah pengelolaan hama terpadu. Secara ilmiah, pengendalian hama terpadu dan pengelolaan hama terpadu mempunyai pengertian yang berbeda. Sebagai konsep ilmiah, dikembangkan oleh para peneliti Universitas Kalifornia di Bekeley dan di Riverside selama kurang lebih 10 tahun sebelum kemudian diadopsi secara internasional pada sebuah simposium yang disponsori FAO pada 1965. Pada simposium tersebut, pengendalian hama terpadu diartikan sebagai pemaduan cara pengendalian kimiawi dan hayati:

... applied pest control which combines and integrates biological and chemical control. Chemical control is used as necessary and in a manner which is least disruptive to biological control. Integrated control may make use of naturally occurring biological control as well as biological control effected by manipulated or induced biotic agents’. (Stern et al. 1959)

Sementara itu, seiring dengan perkembangan, pakar ekologi Australia P.W. Geier dan L.R. Clark pada 1961pertama kali mengusulkan istilah pengelolaan hama terpadu.

Istilah pengelolaan hama terpadu tersebut mulai mendapat lebih banyak perhatian di AS sejak sejak publikasi artikel pada Annual Review of Entomology article in 1966, laporan National Academy of Science (NAS) pada 1969, dan prosiding konferensi di North Carolina yang menghadirkan pakar dari Australia. Istilah pengendalian hama terpadu sebagaimana yang sekarang digunakan, didefinisikan pertama kali pada 1998 oleh M. Kogan. Menurut Kogan, pengelolaan hama terpadu merupakan:

... a decision support system for the selection and use of pest control tactics, singly or harmoniously coordinated into a management strategy, based on cost/benefit analyses that take into account the interests of and impacts on producers, society, and the environment (Kogan, 1998).

Terdapat banyak sekali definisi mengenai pengelolaan hama terpadu. Namun demikian, PHT sebenarnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan untuk pemilihan dan penggunaan taktik pengendalian hama. Dalam hal ini hama diartikan dalam pengertian yang luas, mencakup binatang hama, patogen, dan gulma pada hewan, ikan, dan tanaman, bahkan pada fasilitas umum dan lingkungan hidup. Dengan demikian jelas bahwa PHT bukan sekedar pemaduan satu atau lebih cara pengendalian sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Perlindungan Tanaman. Untuk menghindarkan kebingungan dalam memahami, pengendalian hama terpadu sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan akan ditulis sebagai Pengendalian Hama Terpadu dan selanjutnya disingkat PHT, sedangkan sebagai konsep ilmiah akan digunakan istilah ‘pengendalian hama terpadu’ dan ‘pengelolaan hama terpadu’ dengan pengertian yang berbeda.

Seiring dengan perkembangan ‘pengelolaan hama terpadu’, konsep pengelolaan gulma terpadu (integrated weed management, disingkat IWM) pertama kali dibahas pada 1981 pada Weed Science Society of America (WSSA) Symposium berjudul Integrated Weed Management Systems Technology for Crop Production and Protection. Sejak itu IWM terus berkembang sampai pada saat ini. Menurut UC-IPM Online (2009), IWM:

... involves the use of all available strategies to manage weed populations in a manner that is economically and environmentally sound. Such strategies include cultural, mechanical, and chemical methods.

Menurut CSIRO (n.d.), IWM:

... combines the use of complementary weed control methods such as:

• grazing
• herbicide application
• land fallowing
• biological control.

The resulting combinations provide the best possible solutions to weed problems for land managers.

Menurut MAL (2010), IWM:

A balanced approach to successfully managing the resource must include the following processes:

• managing the resource to prevent weeds from invading 
• proper identification and knowledge of invasive weed species
• inventory, mapping and monitoring of weed populations and damage
• making control decisions based on knowledge of potential damage, cost of control method and environmental impact of the weed and control decision
• using control strategies that may include a combination of methods to reduce the weed population to an acceptable level
• evaluating the effectiveness and effects of management decisions (cetak tebal sebagaimana aslinya)

Konsep IWM sebagaimana diberikan oleh MAL (2010) memandang IWM sebagai komponen pengelolaan hama terpadu yang merupakan instrumen yang diperlukan untuk memungkinkan petani melakukan pengambilan keputusan dengan dasar pertimbangan informasi ilmiah. Dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian, IWM merupakan PHT yang diterapkan untuk pengendalian gulma. Oleh karena itu, konsep IWM sebagai pengendalian gulma terpadu yang terpisah dari PHT menjadi tidak mempunyai dasar hukum.

Dalam sejarah penerapannya di Indonesia, PHT berkembang setidak-tidaknya dalam tiga fase penting:

1. PHT ambang ekonomi (PHT-AE), yaitu fase PHT sebagai ‘pengendalian hama terpadu’ yang pengambilan keputusannya dilakukan untuk menentukan apakah aplikasi pestisida perlu dilakukan atau belum dengan membandingkab padat populasi OPT hasil pemantatau dengan AE.
2. PHT sekolah lapang (PHT-SL), yaitu fase PHT yang diorganisasikan oleh pihak luar (pemerintah, LSM) dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berbasis keputusan oleh petani sendiri yang telah ‘diberdayakan’ untuk melakukan pengambilan keputusan melalui sekolah lapang.
3. PHT masyarakat (PHT komunitas), yaitu fase PHT yang berkembang melalui penyadaran masyarakat untuk mampu mengorganisasikan diri dalam melaksanakan PHT. Penyadaran mula-mula dapat dilakukan oleh pihak luar tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan tanaman selanjutnya dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Pengambilan keputusan pada fase PHT-AE dilakukan oleh pihak dari luar kalangan petani, sedangkan pengambilan keputusan pada fase PHT-SL dan PHT masyarakat oleh petani melalui Sekolah Lapang PHT (SL-PHT), baik secara manual maupun dengan dukungan sistem pakar.

Seiring dengan perkembangan PHT tersebut pengambilan keputusan perlindungan tanaman kini dilakukan oleh petani. Dalam kaitan dengan ini, menempatkan pengendalian gulma sebagai bagian dari PHT memungkinkan petani menentukan sendiri, apakah memberikan prioritas kepada pengendalian binatang hama, pengendalian penyakit, atau pengendalian gulma. Hal ini menjadi menyulitkan bila pengendalian gulma mengusung sendiri konsep IWM, seakan-akan gulma selalu menjadi prioritas untuk dilakukan pengendaliannya. Meskipun demikian, IWM perlu dipahami sebagai konsep untuk bahan perbandingan dalam kaitan dengan perkembangan penerapan PHT dalam pengendalian binatang hama, patogen, dan gulma.

Latihan
Cobalah pikirkan dan kemudian diskusikan dengan teman-teman, sesudah hama didefinisikan secara luas sebagai mencakup binatang hama, patogen, dan gulma, mengapa masih harus ada konsep pengelolaan gulma terpadu? Mengindikasikan apakah sehingga hal ini terjadi?

Rangkuman
Kebijakan perlindungan tanaman di Indonesia didasarkan atas sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Mengingat gulma merupakan bagian dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) maka perlindungan tanaman terhadap gulma dilakukan dengan berdasarkan sistem PHT. Di beberapa negara kini berkembang konsep integrated weed management (IWM, pengelolaan hulma terpadu), tetapi konsep IWM tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep PHT yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, pengendalian gulma di Indonesia dilakukan dengan sistem PHT dengan menempatkan gulma sekedar sebagai obyek untuk diputuskan sendiri oleh petani apakah perlu atau tidak perlu dilakukan upaya pengendalian.

Glosarium

• ‘pengelolaan hama terpadu’: sistem pendukung pengambilan keputusan untuk melakukan pemilihan dan penggunaan cara pengendalian opt, secara tunggal atau dipadukan secara harmonis ke dalam suatu strategi pengelolaan, yang didasarkan atas analisis nisbah biaya/manfaat dengan mempertimbangkan kepentingan dari dan dampak terhadap produsen, masyarakat, dan lingkungan hidup
• Pengelolaan Hama Terpadu (PHT): sistem perlindungan tanaman di indonesia yang secara konseptual adalah ‘pengelolaan hama terpadu’
• pengelolaan gulma terpadu (integrated weed management): pendekatan berimbang untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan dengan melalui proses: (1) Mengelola sumberdaya untuk mencegah invasi gulma, (2) Mampu mengenali dan mengetahui spesies gulma invasif secara memadai, (3) Menginventarisasi, memetakan, dan memantau perkembangan populasi gulma dan kerusakan yang ditimbulkan, (4) Mengambil keputusan pengendalian berdasarkan pengetahuan mengenai potensi kerusakan, biaya pengendalian yang diperlukan, dan dampak yang ditimbulkan oleh gulma dan pengambilan keputusan pengendaliannya, (5) Menggunakan strategi pengendalian yang dapat mencakup kombinasi berbagai cara untuk menurunkan populasi gulma sampai pada padat populasi yang dapat diterima, dan (6) Mengevaluasi efektivitas pengendalian dan dampak yang ditimbulkannya
• ‘pengendalian hama terpadu’: pengendalian opt yang mengkombinasikan dan memadukan pengendalian kimiawi dengan pengendalian hayati. pengendalian kimiawi dilakukan sedemikian rupa sehingga mengganggu seminimal mungkin pengendalian hayati. pengendalian hayati dapat dilakukan agen pengendali yang tersedia secara alami (pengendalian alami) maupun agen pengendali yang dimanipulasi oleh manusia.
• PHT masyarakat: penerapan pht yang pengambilan keputusannya didasarkan atas hasil pemantauan agro-ekosistem yang dilaksanakan oleh sekelompok petani yang mengorganisasikan diri untuk berlatih bersama mengambil keputusan atas dasar pertimbangan yang disepakati bersama
• PHT ambang ekonomi: penerapan pht yang pengambilan keputusannya didasarkan atas ambang ekonomi
• PHT sekolah lapang: penerapan pht yang pengambilan keputusannya didasarkan atas hasil pemantauan agro-ekosistem yang dilaksanakan oleh petani yang diorganisasikan dan dilatih untuk mengambil keputusan atas dasar pertimbangan yang disepakati bersama
• sekolah lapang PHT: kegiatan pelatihan yang melibatkan 20-25 orang petani melalui pertemuan mingguan selama satu musim tanam dengan berorientasi pada peserta belajar (learner-centered), bersifat participatory, dan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdasarkan pengalaman (experiential learning approach).
• sistem pengendalian hama terpadu: upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup

Daftar Pustaka

• Bajwa, W. I.; & M. Kogan, (1997) Compendium of IPM Definitions (CID). Electronic Publication (http://www.ipmnet.org/ipmdefinitions/defineIII.html). 
• CSIRO (n.d.) Integrated Weed Management. Diakses pada 25 Desember 2010 dari http://www.csiro.au/org/IWM.html
• Geier, P. W.; & Clark, L.R. (1961) An ecological approach to pest control. In Proceedings of the eighth technical meeting. International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, Warsaw, 1960. pp. 10-18. 
• Kogan, M. (1998) Integrated pest manent: Historical perspectives and contemporary development. Annu. Rev. Entomol. 43:243-70. 
• MAL (Ministray of Agriculture and Lands, British Columbia, Canada) (2010). Integrated Weed Management: An Introductory Manual. Diakses pada 25 Desember 2010 dari: http://www.agf.gov.bc.ca/cropprot/weedman.htm#top 
• Peraturan Pemerintah No. No. 7 (1973). Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 12
• Peraturan Pemerintah No. 14 Republik Indonesia. (2002). Karantina Tumbuhan. Lembaran Negara Tahun 2002 No. 35, Tambahan Lembaran Negara No. 4196.
• Peraturan Pemerintah No. 6 Republik Indonesia. (1995). Perlindungan Tanaman. Lembaran Negara Tahun 1995 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3586.
• UC IPM Online (2009). Almond Integrated Weed Management. Diakses pada 25 Desember 2010 dari http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r3700111.html
• Undang-undang No. 12 Republik Indonesia. (1992). Sistem Budidaya Tanaman. Lembaran Negara Tahun 1992 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 3478.
• Undang-undang No. 16 Republik Indonesia. (1996). Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Lembaran Negara Tahun 1996 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3482.

Sofskill dan Tugas
Setiap mahasiswa wajib menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan terhadap setiap matri kuliah di dalam kotak komentar yang disediakan di bawah materi. Mahasiswa wajib mengomentari dan.atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya, minimal terhadap komentar dan/atau pertanyaan satu mahasiswa dalam satu materi. 

Batas akhir menyampaikan komentar terhadap materi ini adalah Selasa, 22 Oktober 2019. Batas akhir ini tidak akan diperpanjang. Komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan melampaui tanggal tersebut akan diabaikan. Sampaikan komentar dan/ayau pertanyaan secara singkat dan jelas tanpa perlu didahului dengan sapaan.