4.1. Gulma sebagai Objek Tindakan Perlindungan Tanaman

Pada Modul 4 telah diuraikan bahwa dinamika populasi dan invasi gulma memungkinkan gulma menjadi pesaing tanaman yang sangat merugikan karena kehilangan hasil yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, tanaman perlu dilindungi dari kompetisi oleh gulma. Untuk itu, karena perlindungan tanaman bukan hanya permasalahan teknis, diperlukan pemahaman mengenai kebijakan perlindungan tanaman, selain pemahaman mengenai aspek teknis. Guna memperoleh pemahaman yang konprehensif tersebut, pada tulisan ini diuraikan mengenai gulma sebagai objek perlindungan tanaman sebagai bagian dari upaya melindungi tanaman dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Uraian
Perlindungan tanaman perlu dilakukan untuk meminimalisasi kehilangan hasil yang dapat disebabkan oleh binatang hama, patogen, dan gulma. Di satu pihak, meminimalisasi kehilangan hasil merupakan kepentingan semua petani dan bahkan juga pemerintah. Di pihak lain, tindakan perlindungan tanaman yang diperlukan untuk meminimalisasi kehilangan hasil, bila dilakukan secara sembarangan, hasilnya akan kurang efektif dan bahkan justeru dapat merugikan, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlindungan tanaman perlu diatur melalui perundang-undangan sehinga hasilnya dapat diupayakan menjadi lebih optimak dan dampak yang ditimbulkannya dapat diminimalisasi.

Pengaturan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan dilakukan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia menganut sistem hukum kontinental. Dalam sistem hukum kontinental, kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perlindungan tanaman, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sesuati dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan di Indonesia berperingkat, mirip dengan peringkat taksonomi mahluk hidup. Peringkat yang paling tinggi dan berlaku paling umum adalah UUD 1945. Peringkat berikutnya adalah Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menter (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dst.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman yang telah ditetapkan sebenarnya banyak, tetapi yang perlu dipahami sebagai dasar adalah Undang-undang (UU) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, sedangkan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam kaitan dengan karantina tumbuhan diatur lebih lanjut melalui PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Keempat peraturan perundang-undangan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan direktur jenderal, keputusan direktur jenderal, dst., sebagaimana dapat dilihat pada halaman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Kementerian Pertanian.

Di antara peraturan perundang-undangan tersebut, UU No. 12 Tahun 1992 yang terdiri atas 12 bab dan 66 pasal dapat dipandang sebagai payung peraturan perundang-undang mengenai perlindungan tanaman. Ketentuan mengenai perlindungan tanaman diatur pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Budidaya Tanaman sebagai Bagian Keenam mengenai Perlindungan Tanaman mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. Pasal 21 menyatakan bahwa “perlindungan tanaman dilaksanakan melalui kegiatan berupa:

1. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
3. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.”

Kegiatan perlindungan tanaman butir pertama sebagaimana diatur pada Pasal 21 selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 23 dan kemudian secara khusus melalui UU UU No. 16 Tahun 1996 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan yang terdiri atas 13 bab yang mencakup 95 pasal. Ketiga butir kegiatan perlindungan tanaman diatur lebih lanjut pada Pasal 22 dan Pasal 24-Pasal 27 dan kususnya butir kedua dan butir ketiga, diatur lebih lanjut melalui PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dan melalui PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Pemyimpanan dan Penggunaan Pestisida. PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman terdiri atas 6 bab yang mencakup 29 pasal. Perlindungan tanaman yang dalam UU No. 12 Tahun 1992 disebutkan terdiri atas tiga ‘kegiatan’, dalam PP ini disebutkan terdiri atas tiga ‘tindakan’ perlindungan tanaman sebagaimana diatur secara rinci dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab sebelum terlalu jauh mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman adalah apakah perlindungan tanaman dari gulma termasuk sebagai bagian dari kegiatan/tindakan perlindungan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami istilah baru yang diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu organisme pengganggu tumbuhan yang kini lazim disingkat menjadi OPT dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang kini lazim disingkat OPTK. Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 6 Tahun 1995 memberi definisi OPT sebagai:

... semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan,

sedangkan UU No. 16 Tahun 1992 dan PP Np. 14 Tahun 2002 memberikan definisi OPTK sebagai:

... organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kedua definisi di atas mempunyai kata-kata kunci ‘merusak’, mengganggu kehidupan, ‘menyebabkan kematian’, dan ‘dicegah masuknya’ yang sejauh ini, setelah mempelajari Modul 1 sampai Modul 3, dapat dipahami merupakan kata-kata kunci yang juga berlaku untuk gulma. Dengan demikian, secara tersirat gulma merupakan bagian dari OPT maupun OPTK. Di sini dikatakan tersirat karena di dalam semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman, tidak pernah disebut istilah gulma, apalagi didefinisikan. Oleh karena bagian dari OPT dan OPTK maka gulma dengan demikian merupakan obyek perlindungan tanaman, sebagaimana halnya juga binatang hama dan organisme penyebab penyakit tumbuhan (patogen). Sebagai obyek perlindungan tanaman maka gulma juga dapat dikenai tindakan pencegahan masuknya, pengendalian, dan eradikasi, sebagaimana dikenakan terhadap hama dan patogen.

Pencegahan masuk berarti kegiatan/tindakan perlindungan tanaman yang dilakukan, sebagaimana telah diuraikan pada Modul 3, untuk mencegah introduksi (‘masuknya’) dan pemencaran ('keluarnya') gulma. Secara konseptual introduksi (‘masuknya’) dan pemencaran (‘keluarnya’) dapat terjadi dalam skala lahan usahatani, hamparan agro-ekosistem, atau wilayah yang lebih luas. Secara peraturan perundang-undangan, introduksi dibatasi pada ‘masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia’ dan pemecaran dibatasi pada ‘keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia’. Namun demikian, pembatasan ini sebenarnya dimaksudkan lebih pada pencegahan sebagai kewajiban pemerintah pada tingkatan tertentu, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk melakukan upaya pencegahan melalui karantina. Pencegahan ‘masuknya’ ke atau ‘keluarnya’ dari lahan usaha merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh petani secara mandiri, pencegahan ‘masuknya’ ke atau ‘keluarnya’ dari hamparan agro-ekosistem merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh petani secara berkelompok, dan pencegahan ‘masuknya’ ke atau ‘keluarnya’ dari wilayah yang lebih luas, misalnya ke atau dari wilayah kabupaten/kota, merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu.

Pengendalian merupakan kegiatan/tindakan perlindungan tanaman yang dilakukan dalam rangka pencegahan maupun penanggualangan OPT dengan menggunakan cara-cara fisik, mekanik, budidaya, biologi, genetik, kimiawi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 6 Tahun 1995. Kata kunci dalam konteks pengendalian OPT adalah pencegahan dan penanggulangan, tetapi pencegahan dalam konteks pengendalian jangan dikacaukan dengan pencegahan masuknya. Pencegahan dalam kaitan dengan pengendalian harus diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan agar jangan sampai populasi OPT meningkat sehingga dapat ‘dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan’, sedangkan penanggulangan harus diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan agar populasi OPT yang sudah tinggi dapat diturunkan sehingga menjadi tidak lagi ‘dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan’. Mengenai cara-cara berikut sarana dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengendalian gulma akan diuraikan lebih rinci pada Modul 5.

Eradikasi merupakan ‘tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu’ (Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1992 dan Pasal 1 PP No. 6 Tahun 1995). Definisi ini berlaku untuk semua golongan OPT sehingga eradikasi juga perlu dilakukan terhadap tanaman yang dalam kaitan dengan binatang hama dapat terserang atau dalam kaitan dengan organisme penyebab penyakit tumbuhan dapat menderita sakit. Eradikasi dalam kaitan dengan gulma terutama dilakukan terhadap gulma itu sendiri sebagai OPT dan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya gulma. Meskipun demikian, bila gulma yang harus dieradikasi tumbuh bersama dengan tanaman dan sulit dapat dipisahkan maka eradikasi tanaman juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, sebagaimana halnya dengan eradikasi OPT golongan lainnya, eradikasi terhadap gulma juga dapat disertai dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada petani yang tanamannya harus dieradikasi.

Tindakan perlindungan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 1992, dapat dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan pestisida kimiawi atau secara hayati dengan menggunakan biopestisida. Dalam kaitan dengan gulma, pestisida yang digunakan adalah herbisida, yang juga terdiri atas herbisida kimiawi dan bioherbisida. Sebagaimana pestisida pada umumnya, penggunaan herbisida secara sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan herbisida juga tunduk pada
PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Pemyimpanan dan Penggunaan Pestisida dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: (881/MENKES/SKB/VIII/1996)/(711/Kpts/TP.270/8/1996) tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian. Keputusan bersama ini pada dasarnya merupakan ratifikasi terhadap Codex Maximum Residue Limits for Pesticides and Extraneous Maximum Residue Limits yang diadopsi oleh the Codex Alimentarius Commission dari WHO/FAO untuk membatasi residu pestisida yang aman pada berbagai kategori produk pertanian.

Sebagai objek peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tanaman, gulma yang diatur terdiri atas gulma sebagai individu, sebagai populasi, maupun sebagai komunitas. Sebagai individu gulma terutama diatur melalui peraturen perundang-undangan karantina karena dalam konteks karantina, pencegahan masuk atau keluar dilakukan terhadap individu gulma, khususnya individu organ pencar dan perkembangbiakan. Dalam hal ini, produk yang terkontaminasi satu individu organ pencar dan perkembangbiakan gulma dapat dikenai tindakan karantina, jika organ pencar dan perkembangbiakan yang mengkontaminasi adalah organ pencar dan perkembangbiakan gulma dalam kategori organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Gulma sebagai populasi dan komunitas merupakan objek peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gulma karena pengendalian dilakukan untuk menurunkan padat populasi satu spesies atau beberapa spesies gulma sampai pada batas yang tidak terlalu merugikan. Gulma sebagai individu atau sebagai populasi menjadi objek tindakan eradikasi, bergantung pada status perkembangan gulma dalam kategori OPTK yang diketahu terlanjur telah masuk ke suatu kawasan, apakah baru pada tingkat individu atau sudah berkembang menjadi populasi.


Latihan
Silahkan unduh dari Internet dan pelajari Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman PP No. 14 Tahun 2002 tentang karantina Tumbuhan, dan PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Pemyimpanan dan Penggunaan Pestisida. Carilah berbagai ketidakkonsistenan penggunaan istilah dan konsep yang terjadi antar pasal-pasal dalam satu perundang-undangan dan antar peraturan perundang-undangan. Pikirkan dan diskusikan dengan teman-teman mengapa hal seperti itu terjadi dan apa konsekuensinya.

Rangkuman
Meskipun dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman tidak disebutkan secara tersurat, dapat disimpulkan bahkwa gulma merupakan bagian dari OPT. Oleh karena itu, gulma merupakan obyek perlindungan tanaman. Sebagai obyek perlindungan tanaman maka gulma dapat dikenai kegiatan tindakan pencegahan masuknya, pengendalian, maupun eradikasi.

Glosarium

• eradikasi: tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu
• karantina: (1) tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, (2) tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia
• organisme pengganggu tumbuhan: semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan
• organisme pengganggu tumbuhan karantina: organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia
• penanggulangan: upaya yang harus dilakukan agar populasi OPT yang sudah tinggi dapat diturunkan sehingga menjadi tidak lagi ‘dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan’.
• pencegahan: (1) kegiatan/tindakan perlindungan tanaman yang dilakukan untuk mencegah introduksi (‘masuknya’) atau pemencaran (‘keluarnya’), (2) kegiatan/tindakan perlindungan tanaman yang dilakukan untuk mencegah masuknya dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia 
• pencegahan: upaya yang harus dilakukan agar jangan sampai populasi OPT meningkat sehingga dapat ‘dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan’
• pengendalian: kegiatan/tindakan perlindungan tanaman yang dilakukan dalam rangka pencegahan maupun penanggualangan OPT dengan menggunakan cara-cara fisik, mekanik, budidaya, biologi, genetik, kimiawi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi
• perlindungan tanaman: segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan

Sofskill dan Tugas
Setiap mahasiswa wajib menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan terhadap setiap matri kuliah di dalam kotak komentar yang disediakan di bawah materi. Mahasiswa wajib mengomentari dan.atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya, minimal terhadap komentar dan/atau pertanyaan satu mahasiswa dalam satu materi. 

Batas akhir menyampaikan komentar terhadap materi ini adalah Selasa, 15 Oktober 2019. Batas terakhir tersebut diperpanjang sampai Selasa, 22 Oktober 2019. Komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan melampaui tanggal tersebut akan diabaikan. Sampaikan komentar dan/ayau pertanyaan secara singkat dan jelas tanpa perlu didahului dengan sapaan.